PADANG PARIAMAN|Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (11/7/2025), dalam rangka meninjau langsung progres pembangunan embarkasi haji serta mengevaluasi pelaksanaan layanan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Sumatera Barat. Kunjungan ini disambut hangat oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, beserta jajaran Forkopimda dan perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
Rombongan Komisi VIII yang dipimpin Wakil Ketua H. Ansory Siregar tiba melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan langsung disambut oleh Bupati JKA, Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekda Rudy R. Rilis, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Dari pihak provinsi turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Syaiful Bahri.
Agenda diawali dengan Salat Jumat berjamaah di Masjid Agung Syekh Burhanuddin dan ziarah ke makam ulama besar tersebut. Rombongan kemudian dijamu makan siang di Pendopo Rumah Dinas Bupati di Karan Aur, Kota Pariaman, sebelum melanjutkan peninjauan ke lokasi pembangunan embarkasi haji di Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai.
Dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Asrama Haji, Bupati Padang Pariaman menyampaikan laporan sekaligus aspirasi terkait keberlanjutan proyek strategis tersebut. Ia menyampaikan bahwa pembangunan embarkasi haji ini bersifat multiyears dengan total anggaran Rp365 miliar, namun hingga saat ini baru terealisasi Rp225 miliar. Sisanya, sekitar Rp140 miliar, sangat diharapkan dapat diselesaikan melalui dukungan Komisi VIII dan kementerian terkait.
“Embarkasi ini akan menjadi pusat layanan haji modern yang tidak hanya melayani jemaah asal Sumatera Barat, tetapi juga dari Bengkulu dan Jambi. Kita ingin ini segera rampung agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bupati JKA penuh harap.
Selain proyek embarkasi, Bupati juga menitipkan beberapa aspirasi penting lainnya, yakni usulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk 12 titik terdampak bencana senilai Rp65 miliar, serta realisasi janji pembangunan Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial senilai Rp200 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII H. Ansory Siregar menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung layanan ibadah haji. Ia menegaskan bahwa Komisi VIII akan mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan secara serius dan akan terus mengomunikasikannya ke kementerian-kementerian mitra.
“Kami datang untuk melihat langsung, mendengar aspirasi, dan memastikan bahwa program pemerintah pusat berjalan sesuai harapan di daerah. Dukungan terhadap penyelesaian embarkasi haji ini akan kami perjuangkan,” tegas Ansory.
Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi VIII tengah menjajaki kemungkinan kerja sama internasional untuk menambah kuota haji Indonesia, mengingat tingginya daftar tunggu yang ada saat ini.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat, Edison, dalam laporannya menyatakan bahwa pelaksanaan haji tahun ini di Sumbar berjalan lancar dan tanpa hambatan signifikan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa untuk menyelesaikan pembangunan embarkasi haji secara keseluruhan masih dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp150 miliar.
“Jika seluruh pihak terus bersinergi, kami yakin embarkasi haji ini akan segera rampung dan menjadi kebanggaan bersama,” ujar Edison optimistis.
Dalam kunjungan ini, turut hadir pula anggota Komisi VIII dari berbagai fraksi, antara lain Hidayat Nur Wahid, Lisda Hendrajoni, Zulfikar Achmad, Ansari, Matindas J. Rumambi, Derta Rohidin, Aprozi Alam, Endro Hermono, Alimudin Kolatlena, Dini Rahmania, Ashari Tambunan, dan Syaiful Nuri.
Komisi VIII DPR RI sendiri merupakan mitra kerja Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, BAZNAS, dan BWI, serta memiliki lingkup kerja dalam urusan keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga penanggulangan bencana.
Dengan kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat makin erat, khususnya dalam mewujudkan percepatan pembangunan embarkasi haji dan proyek strategis lainnya di Kabupaten Padang Pariaman demi kepentingan umat dan masyarakat luas.
Sumber: Prokopim Padang Pariaman
0 Komentar