Oleh:IHSAN,S.Pd.I,M.Pd Mahasiswa S3 Syudy Islam UM Sumatera Barat dan Guru MTsN 5 Kota Padang
Gelombang aksi rakyat yang menuntut keadilan bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan sesaat. Ia adalah akumulasi luka sosial, ekonomi, dan politik yang tak kunjung disembuhkan. Rakyat turun ke jalan bukan karena hobi, tetapi karena kanal formal keadilan telah lama tersumbat. Di sinilah ujian besar seorang Prabowo Subianto sebagai presiden: apakah ia akan menjadi pemimpin yang benar-benar mendengar jeritan rakyat, atau hanya mengulang pola represif yang diwariskan rezim-rezim sebelumnya.
Politik di Atas Api Ketidakadilan
Prabowo selama kampanye kerap menampilkan diri sebagai bapak bangsa yang tegas namun berjiwa kebangsaan. Kini, ketika rakyat berbondong menuntut keadilan, citra itu diuji. Skenario politik yang mungkin ditempuh ada dua:
Merangkul rakyat dengan dialog terbuka, memberi ruang kritik, dan menghadirkan reformasi penegakan hukum yang nyata.
Mengendalikan dengan kooptasi elit dan narasi media, sambil membiarkan akar ketidakadilan tetap hidup.
Pilihan kedua lebih mudah, tetapi berisiko membangun bom waktu sosial.
Keadilan yang Tertunda
Tuntutan rakyat bukan abstrak. Mereka bicara soal mafia tanah yang merampas hak, korupsi yang menggerogoti uang negara, hingga ketidakadilan ekonomi yang membuat kaya makin kaya dan miskin kian terjepit. Jika Prabowo memilih meredam aksi dengan sekadar program populis seperti bantuan langsung atau subsidi instan, itu hanya menenangkan perut sementara, tanpa menyembuhkan luka struktural.
Militerisme vs Humanisme
Sebagai mantan jenderal, Prabowo tentu memiliki refleks keamanan: mengendalikan massa dengan kekuatan aparat. Tetapi sejarah Indonesia telah berulang kali membuktikan, pendekatan represif hanya melahirkan perlawanan yang lebih keras. Gelombang aksi rakyat bisa jadi akan berubah menjadi gelombang perlawanan moral jika negara kembali memilih pentungan ketimbang dialog.
Jalan Tengah atau Jalan Buntu?
Prabowo berada di persimpangan. Jika ia berani mengedepankan reformasi hukum yang serius, menindak oligarki yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan, serta membuka ruang partisipasi rakyat, maka gelombang aksi bisa menjadi momentum rekonsiliasi nasional.
Namun jika ia memilih cara lama—menutup telinga, menekan suara rakyat, dan hanya menyajikan janji populis—maka ia hanya menunda badai yang lebih besar.
Kesimpulan:
Kebijakan Prabowo dalam menghadapi gelombang aksi rakyat yang menuntut keadilan akan menentukan warisan politiknya. Ia bisa tercatat sebagai presiden yang berani mengoreksi jalannya bangsa menuju keadilan, atau hanya menjadi penguasa lain yang terjebak dalam pusaran ketidakadilan struktural.
0 Komentar