 |
| Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii dalam rapat koordinasi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah |
JAKARTA|Seluruh kewenangan penyelenggaraan haji dan umrah resmi dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini diputuskan dalam rapat koordinasi di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (9/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.
“Hari ini di kantor Kementerian Sekretariat Negara, kita melakukan sinkronisasi Perpres tentang Kementerian Haji dan Umrah dengan undang-undang pembentukan kementerian yang baru saja ditetapkan,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.
Menurutnya, dengan adanya kementerian baru tersebut, seluruh urusan haji dan umrah tidak lagi menjadi kewenangan Kemenag. “Maka dengan ditetapkannya Kementerian Haji dan Umrah, semua urusan terkait penyelenggaraan haji dan umrah sudah dialihkan sepenuhnya,” jelasnya.
Proses transisi kelembagaan ini juga meliputi pemindahan pegawai, tugas dan fungsi, serta aset. “Ditentukan menyangkut perpindahan personel, juga tugas dan fungsi berikut dengan asetnya. Ini tentu memerlukan pembahasan transisional,” tambahnya.
Dalam rapat, Presiden melalui Mensesneg berpesan agar pelayanan haji ke depan lebih baik. “Presiden sangat menginginkan agar pelayanan haji ke depan semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Romo Syafi’i.
Presiden juga berharap berbagai persoalan yang kerap muncul setiap musim haji tidak lagi terulang. Selain itu, ongkos haji diharapkan bisa lebih efisien melalui skema sederhana, mulai dari durasi tinggal di Arab Saudi, mekanisme penerbangan, hingga akurasi penetapan katering, hotel, dan layanan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).
“Ke depan, tamu-tamu Allah harus benar-benar dimuliakan, dan penyelenggaraannya menjadi amanah pemerintah yang kini diperkuat dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah,” pungkasnya.(*/Moh Khoeron)
0 Komentar