PADANG PANJANG|Wali Kota Hendri Arnis, menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di kota ini, dengan target tuntas pada awal 2026.
Instruksi ini disampaikannya pada rapat bersama para pejabat terkait di Ruang VIP Balai Kota, Kamis (5/6/2025). Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota, Allex Saputra.
"Target kita jelas. Awal 2026, tidak ada lagi warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, seperti yang pernah kita capai pada 2022 dengan status nol jiwa. Ini bukan hal mustahil, asalkan semua bergerak bersama," tegas Hendri.
Mencapai target ini, Wako meminta langkah-langkah konkret dan terukur dari OPD teknis. Di antaranya melalui bantuan langsung seperti pemberian bibit tanaman produktif (cabai, sawi), bantuan ternak ayam, hingga pelatihan keterampilan kerja bagi warga yang memiliki potensi.
“Kalau ada yang punya keahlian menjahit, fasilitasi dengan pelatihan dan bantu mesin jahit. Tapi jangan sampai hanya menerima bantuan. Harus ada pernyataan dan komitmen dari mereka untuk benar-benar bergerak keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan personal dan pemberdayaan agar warga tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga pelaku perubahan dalam hidupnya.
Saat ini, berdasarkan data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), masih terdapat 18 Kepala Keluarga (KK) atau 102 jiwa di Padang Panjang yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Wako menegaskan, jumlah tersebut harus menjadi fokus intervensi dan dipastikan keluar dari kategori tersebut sebelum memasuki 2026.
“Kita harus susun langkah yang tepat. Jangan hanya program, tapi juga hasil. Setiap bantuan harus diikuti dengan pendampingan dan kesepakatan bersama. Kita ingin mereka benar-benar bangkit,” ujar Hendri.
Sementara itu, Kepala Bappeda, Argus Saadah menyampaikan, program penanganan kemiskinan ekstrem akan dievaluasi secara berkala, yakni setiap enam bulan. Selain itu, akan dilaksanakan rapat evaluasi khusus setiap tiga bulan untuk meninjau perkembangan dan progres penanganan.
“Evaluasi sangat penting untuk mengetahui siapa saja yang sudah keluar dari kemiskinan ekstrem. Bagi yang belum, diminta komitmennya untuk bisa dan mau mandiri. Setelah keluar, mereka tetap akan dipantau agar tidak jatuh kembali,” jelas Argus.
Di hari yang sama, rapat juga membahas perkembangan penanganan stunting di Padang Panjang. Berdasarkan data dari aplikasi e-PPGBM, by name by address dari 3.446 balita yang diukur, terdapat 328 balita yang mengalami stunting atau sekitar 9,52 persen pada Mei 2025.
Angka ini mengalami kenaikan 0,12 persen dibandingkan April lalu yang mencatat 9,40 persen atau 326 balita dari total 3.467 yang diukur.
Menanggapi hal ini, Wako Hendri meminta agar data stunting yang tersedia dibedah lebih rinci berdasarkan kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan seluruh unsur, mulai dari kelurahan, RT, hingga kader kesehatan.
“Stunting ini harus kita tangani sama seriusnya. Bedah datanya satu per satu, dan pastikan semua unsur bergerak,” ucapnya. (*/harris)
0 Komentar